Imperialisme; Suatu Pengantar
Menurut Arendt, imperealisme tumbuh dari kolonialisme dan disebabkan oleh ketidaksesuaian sistem negara-kebangsaan dengan perkembangan ekonomi dan industri pada pertiga terakhir abad ke 19, mengawali politik “ekspansi semata-mata demi ekspansi” sekitar tahu 1884. Sementara itu, fenomena kebangkitan totalitarianisme baru di abad modern tergambarkan oleh Arendt dengan kalimat bombastis sebagai; terjadinya pergeseran dari tujuan nasional yang dilokalisasi, terbatas dan dapat diramalkan, ke arah usaha meraih kekuasaan demi kekuasaan secara tidak terbatas yang dapat menjelajahi dan membinasakan seluruh bumi tanpa kejelasan negara atau kawasan mana yang dimaksud, dan tanpa arah yang bisa diketahui lebih dahulu.—pada tataran ideologi, sebagai teori domino yang terkenal itu, menyebutkan bahwa politik luar negeri Amerika merasa terdorong untuk menjalankan perang suatu negara demi terpeliharanya keutuhan negara-negara lain, yang bahkan bukan tetangga negara bersangkutan, jelas merupakan sebuah versi baru dari “permainan besar” yang lama, yang aturan-aturannya memungkinkan, bahkan mengharuskan perlakuan atas seluruh negara sebagai batu loncatan…dalam proses perluasan dan penumpukan kekuasaan tanpa henti.
Jurang pemisah yang besar antara negara-negara Barat, dengan negara lain dibelahan dunia lainnya, tidak hanya dalam soal kekayaan, tetapi juga terjadi pada aspek pendidikan, keterampilan teknis, dan kecakapan umum telah mengganggu hubungan internasional bahkan sejak awal berlangsungnya politik yang sesungguhnya bersifat internasional. Dalam perkembangannya, pola hubungan ini bukannya alih-alih terlihat menyempit, malah semakin melebar akibat tekanan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan pola hubungan semakin cepat. Kondisi seperti ini menurut Arendt semakin menghawatirkan. Angka pertumbuhan pendudukan dinegara maju berkembang dua kali lipat dari yang dialami oleh negara-negara berkembang.
Kenyataan seperti ini telah mengubah semua bantuan asing menjadi instrumen dominasi asing dan menhadapkan semua negara yang membutuhkan bantuan asing demi peluang pelestarian diri semakin kecil pada pilihan untuk menerima bentuk tertentu dari “pemerintah oleh ras-ras subyek”.
Kondisi ini terjadi pada semua pola hubungan antara negara-negara maju dengan negara miskin atau berkembang. Tetapi pada kesempatan ini Arendt hanya memusatkan perhatiannya pada apa yang menjadi pengalaman negara-negara Eropa Barat, utamanya Ingris, Prancis, dan Jerman dengan negara-negara bekas koloni mereka. Selama kurun imperialisme, sistem negara-kebangsaan ternyata tidak mampu memikirkan aturan permainan baru untuk menangani masalah-masalah luar negeri yang sudah berkembang menjadi masalah internasional, ataupun tidak mampu menegakkan apa dikenal dengan Pax Romana terhadap dunia diluarnya.
Imperialisme dan Negara-Kebangsaan
Kurun waktu tiga dasa warsa (1884-1914) merupakan waktu yang memisahkan abad ke 19 dengan abad ke 20, yang berakhir dengan pertarungan memperebutkan Afrika serta lahirnya pan-movement, yang diawali dengan perang dunia I. Inilah periode imperialisme yang mendebarkan rakyat di Asia dan Afrika. Pertistiwa penting yang terjadi di Eropa sendiri pada periode imperialistik ini ialah emansipasi politik kaum borjuis, yang hingga saat ini merupakan kelas pertama dalam sejarah yang berhasil meraih keunggulan ekonomi tanpa punya minat untuk meraih kekuasaan politis. Bahkan takkala kaum borkuis sudah berhasil memantapkan diri sebagai kelas penguasa, semua keputusan politik tetaplah diserahkan kepada negara. Baru ketika negara-kebangsaan terbukti tidak cocok lagi untuk dijadikan wadah bagi perkembangan tingkat laju ekonomi kapitalis, persaingan laten antara negara dan masyarakat secara terang-terangan berubah menjadi pertarungan kekuasaan. Pada periode pertarungan ini, baik negara maupun masyarakat borjuis tidak mampu meraih kemenangan yang menentukan.
“Ekspansi adalah segalanya”, demikian Cecil Rodhes yang dicekam rasa putus asa atas situasi ini. Sementara orang-orang yang menetang ataupun mengabaikan imperealisme—seperti Euch Richter di Jerman, atau Gladstone di Inggris, ataupun Clemenceau di Prancis—tampak seakan-akan telah kehilangan kontak dengan realitas dan tidak menyadari bahwa perdagangan dan ekonomi telah mendorong semua negara terlibat dalam konflik politik dunia. Hal yang menarik bahwa kenyataan seperti ini telah mendorong fase tumbuhnya sikap moderat, kendati hal itu dilatari oleh kebingungan.
Bangkitnya kekhawatiran kalangan negarawan terhadap imperealisme cukup beralasan, karena yang sebenarnya terjadi bukanlah sekedar apa yang mereka sebut “petualangan seberang lautan”. Mereka telah menyadari bahwa gerakan ekspansi yang baru muncul ini, dimana “patriotisme”..paling nyata terwujud dalam usaha mencari “uang”, dan mancapkan bendera kebangsaan di daratan baru yang ditemukan adalah “aset nasional” (Rhodes), hanya akan memporak-porandakan kesatuan politis negara-kebangsaan. Penaklukan dan pembangunan imperium tidaklah akan populer karena beberapa alasan yang cukup kuat. Aktivitas semacam ini hanya dapat dilakukan oleh rezim-rezim Republi Romawi dengan—pertama-tama mendasarkan diri pada hukum, sehingga penaklukan dapat diikuti dengan integrasi penduduk yang amat heterogen dengan cara penerapan hukum yang diberlakukan secara umum.
Akan tetapi, negara-kebangsaan, yang didasarkan pada persetujuan aktif penduduk yang homogen terhadap pemerintahannya, tidak mempunyai prinsip pemersatu itu dan, sewaktu melakukan penaklukan, terpaksa melakukan asimilasi, dan bukannya integrasi, memaksakan sikap setuju dan bukannya keadilan. Menjadi tirani.
Ekspansi merupakan tujuan permanen dan tujuan utama dalam politik adalah inti dari pemikiran politik imperialisme. Imperialisme tidak menganjurkan perjarahan sesaat, tidak pula mendorong assimilasi yang langgeng, maka imperialisme merupakan konsep yang sama sekali baru dalam sejarah panjang pemikiran politik dan tindakan politik. Ekspansi merupakan konsep yang memadai, sebab pertumbuhan industri merupakan relaitas yang sedang terjadi. Ekspansi berarti peningkatan produksi aktual barang-barang untuk dipakai dan dikonsumsi. Proses-proses produksi tidak terbatas sama seperti kemampuan manusia untuk menghasilkan, memantapkan, melengkapi dan meningkatkan dunia manusiawi. Imperalisme lahir takkala kelas yang berkuasa dalam produksi kapitalis tampil ke depan menentang pembatasan-pembatasan negara atas ekspansi ekonomi kelas tersebut.
Berbeda dengan struktur ekonomi, struktur politik tidak dapat diperluas tanpa batas, karena struktur politik tidak didasarkan pada produktivitas manusia yang memang tanpa batas. Dalam hal ini negara-kebangsaan sama sekali tidak tepat dengan pertumbuhan tanpa batas, sebab persetujuan rakyat yang menjadi landasannya tidaklah dapat direntang-rentangkan tnapa batas, dan hanya kadang-kadang saja, itupun dengan banyak kesulitan untuk memperoleh dukungan bangsa yang baru ditaklukkan.
Kontradiksi internal antara negara-kebangsaan dengan penaklukan sebagai alat politik sudah terlihat jelas sejak gagalnya impian Napoleon. Dibandigkan dengan nasionalisme chauvinistic ala Prancis, imperialis Inggris yang berkompromi dengan sistem mandat terlihat bagaikan pengawal yang menjaga kebebasan setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Bangsa Ingris mencoba menghindari inkonsistensi yang berbahaya, yang inheren dalam usaha bangsa itu untuk memabngun sebuah imperium, dengan membiarkan bangsa-bangsa jajahan hidup dalam pranata-pranata bangsa itu sendiri sejauh berhubungan dengan kebudayaan, agama dan hukum, dengan bersikap tidak terlibat serta manahan diri untuk tidak menyebarkan hukum dan kebudayaan Inggris di tengah-tengah mereka. Bagi Inggris, imperalisme bukannlah pembangunan imperium, dan ekspansi bukanlah penaklukan.
Berbeda dengan struktur imperium sejati, di mana institusi-institusi negeri induk dalam pelbagai cara diintergrasikan ke dalam imperium bersangkutan, ciri imperialisme ialah bahwa institusi-institusi nasional tetap terpisah dari administrasi kolonial meskipun institusi-institusi nasional itu boleh melakukan kontrol. Uniknya bahwa dalam perkembangannya, imperealisme rupanya dalam banyak hal lebih unggul dari negara-kebangsaan. Kaum imperialis tahu lebih banyak dibanding kaum nasionalis bahwa struktur politik negara-kebangsaan tidak mampu membangun imperium. Oleh karena itu metode Prancis, yang memadukan aspirasi-aspirasi nasional dengan pembangunan imperium, jauh kurang berhasil bila dibandingkan metode Inggris yang, sesudah tahun delapan puluhan pada abad lalu, terang-terangan bersifat imperialistik, meskipun tetap dikendalikan oleh negeri induk yang mempertahankan lembaga-lembaga demokratis nasional.
Yang dikehendaki oleh kalangan imperialis sesungguhnya adalah ekspansi kekuasaan politik tanpa adanya dasar berupa lembaga politik. Mulanya, bukan investasi kekuasaan yang meratakan jalan bagi investasi uang, melainkan ekspor kekuasaanlah yang dengan patuh mengikuti arus ekspor uang, karena investasi-investasi tak terkontrol di negeri-negeri jauh ditakutkan akan mengubah sebagian besar lapisan masyarakat menjadi tukang judi, mengubah seluruh ekonomi kapitalis dari sebuah sistem produksi menjadi sistem spekulasi finansial, dan mengganti keuntungan produksi dengan keuntungan dalam bentuk komisi.
Yang menjadi perintis dalam perkembangan pra-imperialis ini ialah para Yahudi yang memperoleh kekayaan besar diluar sistem kapitalis dan yang selama ini diperlukan oleh negara-kebangsaan yang sedang tumbuh untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman dengan jaminan internasional. Sesudah para pemodal itu membuka ekspor modal bagi kekayaan yang berlebih itu, yang dalam kerangka sempit produksi nasional dianggap sebagai uang menganggur, segera tampak bahwa para pemegang saham yang tidak aktif itu tidak keberatan untuk mengambil resiko yang amat besar berhubung keuntungannya amat besar pula. Cecil Rodhes salah satu diantaranya; mengembangkan karir di Afrika Selatan. Selaku pendatang baru, namun dalam beberapa tahun saja dapat menggeser semua pemodal Yahudi terkemuka dan kuat lainnya.
Hal yang menarik bahwa keengganan penguasa negara-kebangsaan untuk memberikan pengaruh politik kepada imperialis Yahudi disatu sisi, namun pada sisi yang lain kalangan imperalis Yahudi memang tidak pernah tertarik untuk merebut kekuasaan politik negara-kebangsaan. Sehingga dalam prakteknya keduanya tidak pernah mengalami konflik, dan keuntungan masing-masing diperoleh dengan cara komisi. Dalam banyak kasus, memang seringkali kemakmuran nasional dikorbankan untuk terjadinya ekspor kekuasaan, dengan memberikan fasilitas kepada kalangan imperialis.
Konsekuensi atas ekspor kekuasaan ini ialah; aparat kekerasan (polisi dan tentara), yang dalam rangka kehidupan bernegara berdiri diantara dan dikontrol oleh lembaga-lembaga negara lain, dilepaskan kaitannya dengan lembaga-lembaga negara itu sertai dipromosikan menjadi wakil negara dalam negeri-negeri terkebelakang dan kurang beradab. Hal ini terkait dengan suatu keyakinan politik bahwa hukum-hukum ekonomi tidak lagi merupakan penghalang bagi ketamakan kelas orang kaya. Uang akhirnya bisa memperanakkan uang, karena kekuasaan yang sama sekali tidak mempedulikan semua hukum—baik hukum ekonomi maupun norma etis—dapat mendatangkan kemakmuran. Keyakinan seperti ini berdasar pada suatu prinsip bahwa hanya dengan akumulasi kekuasaan secara tidak terbatas yang dapat mendatangkan akumulasi modal secara tidak terbatas pula. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa konsep imperialis tentang ekspansi, yang menganggap bahwa ekspansi ialah tujuan pada dirinya sendiri dan bukan sekedar tindakan sementara, menjadi semakin tampil dalam pemikiran politis ketika menjadi kian jelas bahwa salah satu fungsi permanen terpenting dari negara-kebangsaan haruslah berupa ekspansi kekuasaan.
Cirinya filsafatnya tidak terletak pada kekerasan sebagai perioritas utama, tidak juga pada kesadaran bahwa kekuasaan merupakan salah satu realitas politik yang asasi.
Imperalisme harus dipahami sebagai tahap awal kekuasaan kaum borjuis, dan bukan tahap terakhir kapitalisme. Menurut Hobbes (yang menjadi acuan dasar Arendt untuk mengamati tingkah pola kaum imperialis Eropa-pen) akumulasi kontrol yang memungkinkan individu untuk menetapkan harga dan mengatur penawaran dan permintaan sedemikian rupa, sehingga penawaran dan permintaan itu memperbesar keuntungannya. Maka raison d’etre negara ialah kebutuhan akan sedikit rasa aman bagi individu, yang merasa dirinya terancam oleh sesamanya.
Bagi Hobbes, menjadi warga salah satu komunitas apa pun hanya bersifat sementara dan terbatas yang tidak mengubah secara hakiki ciri soliter dan karakter pribadi tiap individu, tidak pula menciptakan ikatan permanen antara dirinya sendiri dengan sesamanya. Karena itu lanjut Hobbes, kekuasaan pada hakikatnya hanyalah sarana untuk meraih tujuan tertentu, maka sebuah komunitas yang didasarkan semata-mata pada kekuasaan tentulah akan hancur bila keadaan serba aman tenteram, yang ditandai oleh ketertiban dan stabilitas; adanya ketenteraman yang sempurna hanya akan menyingkapkan bahwa kekuasaan itu rapuh. Hanya dengan berusaha dengan terus-menerus memperluas otoritas dan hanya melalui proses akumulasi kekuasaan, kekuasaan akan tetap stabil.
Di era imperialisme, sebuah filsafat kekuasaan telah berubah menjadi filsafat kaum elit, yang dengan cepat mengerti dan siap untuk mengakui bahwa haus akan kekuasaan hanya dapat dipuaskan lewat penghancuran. Inilah alasan hakiki dari kaum nihilisme. (utamanya di Prancis dan Inggris).
Hobbes juga dikenal sebagai pencetus negara persemakmuran. Menurutnya jiga sebuah persemakmuran yang didasarkan pada akumulasi dan monopoli kekuasaan, semua anggota dan individunya mau tidak mau akan membuat setiap pribadi tidak berdaya, kehilangan semua kemampuan alami dan kemampuan manusiawi mereka. Persemakmuran tidak memiliki tingkah laku lain kecuali apa yang “paling mungkin menimbulkan keuntungan” dan lambat laun akan menelan struktur-strukutur yang lemah sampai tiba pada perang akhir yang membekali tiap orang dengan ‘kemenangan’ atau ‘kematian’.
Aliansi antara “Massa” (Mob) dan Modal
Reaksi atas terjadinya stagnasi dan kejenuhan pasar daam negeri di Eropa, kurangnya bahan mentah, dan meningkatnya krisis, ialah muculnya dukungan luas dari kalangan kaum terpelajar atas apa yang disebut ekspor modal. Kendati program ini ditentang oleh elit-elit negara saat itu. Modal-modal besar yang dihasilkan oleh kelebihan tabungan melapangkan jalan bagi modal-modal di luar negeri, maka usaha-usaha di dalam negeri pun cenderung melakukan cara-cara yang kotor dan menarik makin banyak pemodal karena kuntungan yang diperoleh sangat besar.
Takkala para pemodal mengalami surplus modal, mereka menuntut agar pemerintah melindungi investasi mereka, sehingga mereka harus memasuki lagi kancah kehidupan politik nasional—dengan cara pandang yang tidak berubah atas institusi-institusi nasional, semata-mata sebagai instrumen untuk melindungi kepemilikan pribadi (proferty right).
Konsep ekspansi, ekspor kekuasaan pemerintahan dan aneksasi setiap wilayah di mana warga menginvestasikan baik modal ataupun tenaga kerja mereka, tampaknya merupakan satu-satunya alternatif bagi berkurangnya penumpukan modal dan penduduk imperialisme dan gagasannya tentang ekspansi yang tidak terbatas tampaknya menawarkan pemecahan permanen bagi suatu keburukan permanen. Dalam perspektif Marxis, gejala baru berupa aliansi antara “massa” (Mob) dan modal tampak tidak masuk akal, dan jelas berkonflik dengan doktrin perjuangan kelas, sehingga bahaya nyata dari usaha-usaha kaum imperalis—membagi manusia menjadi ras tuan dan ras budak, ras tinggi dan ras rendah, bangsa kulit putih dan kulit berwarna, yang kesemuanya merupakan upaya menyatukan rakyat dengan “basis massa” sama sekali diabaikan. Inilah yang menjadi alasan kenapa nasionalisme memperlihatkan dukungan amat jelas pada imperialisme, biarpun ada kontradiksi intern di antara kedua prinsip itu.
Dalam teori, jurang pemisah antara nasionalisme dan imperialisme; dalam prakteknya, jurang itu dapat dan mudah dijembatani oleh nasionalisme kesukuan oleh nasionalisme kesukuan dan rasisme terang-terangan. Aliansi antara massa dan pemodal dapat ditemukan pada asal muasal setiap kebijakan imperialis yang konsisten. Ekspansi akan memberikan nafas hidup lebih lama pada nasionalisme oleh karena itu diterima sebagai alat politik nasional.
Hal penting diingat, bahwa massa tidaklah dapat diidentikkan dengan kelas buruh industri yang jumlahnya terus meningkat, dan pasti tidak bisa diidentikkan dengan rakyat seluruhnyam karena sebenarnya “massa” itu tersusun dari “sampah-sampah”-(pengangguran-pen), masyarakat yang datang dari semua kelas.
Apapun tepatnya sifat evolusi historis yang pangjang dari kaum borjuis diberbagai negara eropa, prinsip-prinsip politik “massa” sebagaimana dapat dijumpai dalam berbagai ideologi-ideologi imperialis dan gerakan-gerakan totaliter, menunjukkan adanya kedekatan erat dengan kesenderungan-kecenderungan politik masyarakat borjuis, bila borjuis itu dibersihkan dari kemunafikan dan tidak dinodai oleh konsesi-konsesi terhadap tradisi Kristen. Dengan kata lain disparitas antara sebab akibat yang menandai kelairan imperialisme bukannya tanpa sebab. Kenyataan bahwa “massa” ini hanya dapat ditunggangi oleh para politisi imperialis dan hanya dapat digerakkan oleh doktrin-doktrin rasial memberi kesan seakan-akan hanya imperialisme saja yang mampu memecahkan masalah-masalah domestik, sosial dan ekonomi yang serius di era modern.
Rasisme dan Imperialisme
Kenyataannya rasisme merupakan senjata ideologis utama dari politik imperialisme sangatlah jelas sehingga tampak seakan-akan banyak peneliti lebih suka menghindari jalur truisme yang sudah sering dilalui. Sebaliknya kesalahpahaman lama tentang rasisme sebagai semacam nasionalisme yang berlebihan masih tetap dipegang teguh. Adalah pemikiran ras dan bukannya pemikiran kelas yang senantiasa membayangi pertumbuhan sikap saling hormat diantara negara-negara Eropa. Dilihat dari sudut sejarah, kaum rasis memiliki “rapor” patriotisme yang lebih jelek dibandigkan semua tokoh-tokoh ideologi internasional yang lain, dan kaum rasis pun merupakan satu-satunya pihak yang secara konsisten menolak prinsip utama yang menjadi landasan pengorganisasian bangsa-bangsa dan solidaritas semua bangsa yang dijamin oleh ide tentang umat manusia.
Doktrin organis tentang sejarah di mana “setiap ras merupakan kesatuan yang utuh dan tersendiri” dikembangkan oleh orang-orang yang membutuhkan defenisi ideologis kesatuan nasional sebagai substitusi bagi kesatuan politis. Di Jerman, bentuk awal dari pemikiran ras ditumbuhkan sebagai sarana untuk mengemabannkan persatuan nasional dan sebagai senjata perang antar bangsa.
Romantisme pemikiran politik, dipandang sebagai salah satu aspek yang turut menumbuhkan pemikiran-ras bahkan mungkin pula sebagai sikap yang menumbuhkan semua pandangan lain yang tidak bertanggungjawab. Salah satu obyek yang diroamtisir itu ialah rakyat, suatu obyek yang sewaktu-waktu dapat diubah menjadi negara, atau keluarga, atau kebangsawanan, atau apa saja yang-pada masa-masa awal kebetulan melintas di benak para cendekiawan itu atau-pada masa-masa selanjutnya ketika mereka makin tua dan memahami kenyataan perlunya mencari nafkah-yang diminta bantuannya oleh penyandang dana.
Sering dengan perkembangan doktrin organis, seperti Darwinisme, dengan hukum-hukum alamnya; memunculkan keyakinan akan munculnya manusia super yang secara alamiah ditakdirkan untuk menguasai dunia. Runtuhnya peradaban merupakan hal yang paling mencolok dan sekaligus paling kabur dari semua gejala sejarah. Adalah kaum liberal yang secara tepat mengadopsi keyakinan akan manusia super ini.
Mereka melahirkan doktrin “yang kuat yang akan menjadi pemenang”. Perkembangan berikutnya menandai adanya penciptaan defenisi politik baru yang bersifat elitis yang dipersiapkan untuk menggantikan arsitokrasi. Adalah Count Gobineau yang melihat elit rasnya tidak sekedar sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi demokrasi tetapi juga benteng terhadap “setan-setan Kanaan” (Borjuis Yahudi-pen), dalam bentuk patriotisme.
Berbeda dengan kenyataan di Prancis, di Inggris, di mana ketidaksamaan merupakan ciri kepribadian nasionalnya, memperlakukan Liberty, Egality, dan Faternity sebagai makhluk asing. Konsep pewarisan diterapkan pada hakikat kebebasan, dan merupakan basis ideologis yang memberik nasionalisme Inggris sentuhan aneh berupa kesadaran ras sejak Romawi Prancis. Di Inggris, nasionalisme berkembang tanpa menimbulkan serangan-serangan serius pada kelas-kelas feodal lama. Maka konsep keturunan pun diterima hampir tanpa perubahan. Konsekuensi dari assimilasi atas standar-standar kebangsawanan ini ialah bahwa pemikiran ras versi Inggris hampir-hampir diobsesi oleh teori-teori keturunan dan padanannya yang lebih modern.
Sangat mirip dengan di- Jerman, nasionalisme Inggris lahir dan didukung oleh kelas menengah yang tidak pernah beremansipasi sepenuhnya dengan kaum bangsawan dan oleh karena itu mengandung benih-benih awal pemikiran ras.
Satu-satunya ikatan diantara mereka hanyalah kesamaan keturunan, kesamaan asal-usul dan bahasa. Gagasan tentang “Saxondom” yang kemudian mewujudkan bangsa anglo-saxon, dikembangkan oleh Dilke untuk mempertahankan orang-orang yang sebelumnya berkebangsaan Inggris, yang kemudian dihadirkan dalam bentuk doktrin all england. Menurut Dilke, kesamaan keturunan, “keagungan ras” bukanlah fakta-fakta jasmaniah, bukan pula kunci sejarah, melainkan paduan yang amat diperlukan dalam dunia sekarang, satu-satunya pengikat adalah dalam ruang tanpa batas. (Globalization).
Namun keberhasilan pemikiran rasisme menghidupkan kembali unsur-unsur pemikiran ras disetiap negara, yang diahapan kita bukanlah tentang sejarah gagasan yang memiliki suatu “logika imanen”. Pemikiran ras merupakan sumber argumen bagus bagi berbagai konflik politik, akan tetapi pemikiran ras tidak pernah memegang bentuk monopoli apa pun dalam kehidupan politik masing-masing negara; pemikiran ras mempertajam dan menunggangi perbedaan-perbedaan kepentingan yang sudah ada, namun pemikiran ras tidak pernah menciptakan konflik-konflik baru atau menghasilkan kategori-kategori baru dalam pemikiran politik.
Ras Dan Birokrasi
Hal pertama yang mesti ditegaskan bahwa Arendt memahami ras sebagai prinsip lembaga politik dan birokrasi sebagai prinsip dominasi di luar negeri. Kaum pemodal yang kebanyakan orang-orang Yahudi dan hanya merupakan wakil pemilik modal, tidak memiliki pengaruh maupun kekuasaan politik untuk menggolkan tujuan-tujuan politik dan penggunaan kekerasan dalam spekulasi dan pertaruhan. Kaum pemodal, kendati pada akhirnya bukan merupakan faktor penentu dalam imperialisme, tetapi merupakan wakil dari imperialisme pada tahap awalnya. Mereka mengambil keuntungan dari kelebihan modal-serta pemutarbalikan nila-nilai ekonomi dan moral yang menyertainya.
Ciri utama dari kaum pemodal ialah bahwa dia tidak mendapat keuntungan dari produksi serta eksploitasi atau barter, atau operasi perbankan, tetapi hanya dari komisi. Dengan pola seperti ini pemodal Yahudi dapat membangun jaringan koneksitas mereka dengan siapapun.
Kasus di Afrika selatan menunjukkan pengeluaran-pengeluaran pemerintah Kota Praja menjadi membengkak ketika karyawan pribumi diganti dengan orang-orang kulit putih. Undang-undang warna kulit (Color Bar Bill) ketika diberlakukan akhirnya menutu kemungkinan bagi semua buruh kulit hitam dari pekerjaan mekanis dan memaksa perusahaan industri meningkatkan biaya produksi yang sangat tinggi. Perasaan anti-semitisme yang telah alam dipupuk, masih terus bertahan bahkan setelah hilangnya pemodal Yahudi maupun setelah indoktrinasi rasisme dilakukan dengan sukses disemua kalangan penduduk Eropa. Praksis keterisolasian pemodal Yahudi atas industri-industri strategis seperti tambang emas, membuat mereka melakukan alih usaha. Hal ini dilakukan karena para imigram yahudi tidak memiliki tanah air untuk kembali, bahkan setelah mereka dihimpit oleh gerakan anti-semitisme di Afrika Selatan. Orang-Orang Yahudi kemudian menjadi pengrajin mebel dan pakaian jadi, pemilik toko, dan menjadi anggota profesi, seperti dokter, pengacara dan wartawan.
Sementara itu di India, negara koloni Inggris yang lain—rasa tanggungjawan yang berlebihan pada para pejabat Inggris di India yang berhasil mengganti “serentetan hukum”” Burke, mempunyai dasar pada kenyataan bahwa imperium Inggris dicapai “dalam keadaan linglung”. Mereka dihadapakan pada kennyataan sudah terlanjur dan dengan tugas untuk mempertahankan apa yang mereka lakukan secara kebetulan menjadi ancaman tindakan yang kehendaki.
Salah satu karaktek dari kaum imperalis adalah gagasan ekspansinya yang melampaui kehendak pemegang kekuasaan negara-kebangsaan. Rodes misalnya, bagi dia ekspansi adalah untuk ekspansi itu sendiri, namun tidak perlu dibenarkan dengan motif rasional, seperti mempertahankan apa yang telah ia miliki. Dominasi Rhodes di Afrika Selatan, dan Cromer di Mesir, keduanya bahkan tidak menganggap negeri itu sebagai tujuan akhir dari kehendak ekspansionis mereka. Oleh karena itu, dalam banyak hal melakukan kesamaan-kesamaan tindakan, berupa sikap acuh tak acuh serta menjaga jarak, dalam kurangnya perhatian pada kawula mereka, suatu sikap yang tidak berbeda dengan kekejaman serta serampangan para penakluk atau penindas dari suatu suku atas suku lain. Sikap menjaga jarak merupakan sikap baru semua pejabat Inggris, hal ini merupakan bentuk pemerintahan yang lebih berbahaya dari pada despitsme dan kesewenang-wenangan karena bentuk pemerintahan seperti itu tidak mentolerir mata rantai hubungan terakhir antara despot dan warga negaranya, berupa suap dan upeti.
Untuk memperkuat posisinya, Cromer bahkan menyusun apa yang disebutnya sebagai filsafat birokrasi. Ia mulai dengan pengakuan bahwa “pengaruh pribadi” tanpa suatu perjanjian politis legal atau tertulis telah dapat mencukupi “pengawasan urusan-urusan publik secara efektip”, di luar negeri. Pengaruh informal seperti ini lebih baik daripada kebijakan yang dibatasi dengan jelas karena dapat dirubah pada suatu saat dan tidak melibatkan pemerintahan setempat bila terdapat kesulitan. Sebagai gantinya dan agar memungkinkan pekerjaannya, si birokrat harus merasa aman dari kontrol baik pujian maupun celaan-yaitu semua lembaga-lembaga publik entah parlemen “departemen-departemen Inggris” ataupun pers. Setiap perkembangan demokrasi atau berfungsinya lembaga-lembaga demokrasi yang ada, jelas merupakan bahaya, karena tidak mungkin memerintah “suatu bangsa oleh suatu bangsa:”.
Birokrasi merupakan suatu pemerintahan dari sekumpulan pakar, pemerintahan “minoritas yang berpengalaman” yang harus bertahan betapapun kuatnya tekanan yang dilakukan oleh “mayoritas yang tidak berpengalaman”. Selain itu, kaum birokrat diandalkan tidak memiliki pemikiran-pemikiran umum mengenai masalah-masalah politik, patriotisme mereka tidak akan menyesatkan sehingga mereka boleh percaya akan kebaikan yang melekat pada prinsip-prinsip politik di negaranya sendiri, hal ini hanya akan berhasil dalam “penerapan tiruan” pada “pemerintahan penduduk-penduduk terkebelakang”, yang menurut Cromer menjadi cacat utama sistem pemerintahan Prancis.
Berbeda dengan Cromer, Rhodes yang memiliki kekayaan yang sangat besar tidak pernah berpikir untuk menggantungkan masa depan ekspansinya kepada birokrasi pemerintahan. Rodes bahkan mensponsori munculnya persekutuan rahasia dari sejumlah kecil orang-orang kaya sekelasnya. Dengan suatu tujuan yang diyakinakannya bukan untuk kejayaan Inggris Raya semata, tetapi dalam rangka mendirikan pemerintahan birokratis yang mampu mengontrol dunia, tanpa bisa dikontrol oleh satupun negara-kebangsaan. Tetapi dari kedua tokoh ini ditemukan dua hal yang saling melengkapi, birokrasi dari Crome dan agen rahasia yang bekerja seperti birokrat oleh Rhodes. Sayangnya, bahwa Arendt tidak melanjutkan penelitiannya tentang “perkumpulan rahasia” yang didirikan oleh Rodhes yang disebut-sebut sebagai peletak dasar gagasan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar